Rekrutmen CPNS 2026 dinilai tidak adil karena disebut terkendala anggaran, sementara Kemhan justru menerima 30.000 SPPI untuk Koperasi Merah Putih

 

ARUSPOLITIK.COM | Kebijakan pemerintah terkait rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) menuai sorotan tajam dari publik. Alasan keterbatasan anggaran yang digunakan untuk menunda atau membatasi penerimaan ASN dinilai tidak konsisten, bahkan terkesan kontradiktif.

Pemerintah dinilai tidak konsisten karena menunda nasib Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan alasan efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain justru mempercepat rekrutmen 30.000 calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, di media sosial ramai perbincangan soal rekrutmen CASN 2026 yang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Sejumlah warganet merasa cemas, seperti Lina, seorang warga di Jawa Tengah yang berniat mengikuti seleksi.

"Kalau tahun ini ditunda, saya harus menunggu sampai kapan? Tahun depan?" ujarnya dengan rasa kesal.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, tidak menjawab secara tegas apakah pembukaan CASN 2026 ditunda atau tidak. Ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan jumlah CPNS.

Sementara itu, pendaftaran SPPI Koperasi Merah Putih masih dalam tahap penyempurnaan, menurut Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemhan, Rico Ricardo Sirait. Pendaftaran akan diumumkan setelah proses finalisasi selesai.

Pasalnya, di tengah klaim efisiensi tersebut, pemerintah justru tetap menjalankan sejumlah program lain yang membutuhkan pembiayaan tidak kecil. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prioritas pengelolaan anggaran negara.

Sejumlah pihak menilai, alasan kekurangan anggaran yang disampaikan pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Kebijakan ini dianggap lebih sebagai dalih administratif, ketimbang keputusan strategis yang didasarkan pada perencanaan matang.

Dampaknya, ribuan calon pelamar ASN kini berada dalam ketidakpastian. Mereka harus menunggu tanpa kejelasan, sementara proses rekrutmen yang sebelumnya diharapkan menjadi peluang justru berubah menjadi sumber kegelisahan.

“Ini bukan sekadar soal rekrutmen, tapi soal kepastian dan keadilan. Ketika alasan efisiensi hanya diberlakukan pada satu sektor, publik berhak mempertanyakan transparansi pemerintah,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.

Kritik juga mengarah pada lemahnya tata kelola dan perencanaan anggaran. Kebijakan yang berubah-ubah dinilai mencerminkan kurangnya konsistensi dalam menentukan prioritas nasional.

Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat diminta untuk memahami keterbatasan negara, namun di saat yang sama melihat adanya pengeluaran besar di sektor lain, muncul kesan adanya ketimpangan dalam pengambilan kebijakan.

Alih-alih memberikan solusi, kebijakan yang tidak konsisten ini justru memperpanjang ketidakpastian dan memperkuat persepsi bahwa pengelolaan anggaran negara belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.