Di Balik Film “Pesta Babi”: Propaganda Modern, Pendanaan Asing, dan Perang Persepsi di Papua
 |
| Ilustrasi: Film Pesta Babi Propaganda Asing |
Berita24ind.com | Di era perang informasi saat ini, sebuah film dokumenter tidak lagi sekadar karya seni atau kritik sosial. Ia bisa menjadi senjata dalam perebutan narasi yang lebih luas, terutama di wilayah strategis seperti Papua. Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi contoh kasus menarik yang perlu dibedah, terutama setelah munculnya bocoran dokumen yang mengungkap peran Open Society Foundations (OSF) milik George Soros dalam mendanai aktivisme di Indonesia, termasuk isu Papua.
Film “Pesta Babi” sebagai Alat Narasi EmosionalFilm ini membangun narasi emosional yang kuat tentang Papua Selatan: hilangnya hutan, tanah adat yang berubah, masyarakat yang tersingkir, serta pembangunan yang digambarkan sebagai ancaman utama. Pendekatan dokumenter advokatif ini sah sebagai ekspresi kreatif. Namun, ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi narasi hitam-putih — negara sebagai perampas dan masyarakat adat sebagai korban tanpa agensi — maka ia berisiko menjadi propaganda yang memperlebar ketidakpercayaan terhadap negara.
Realitas Papua jauh lebih rumit. Di satu sisi terdapat keresahan ekologis dan sosial yang nyata, di sisi lain ada kebutuhan mendesak akan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, angka kematian bayi yang masih tinggi, serta kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia antarwilayah.
Papua Selatan, khususnya Merauke, memiliki posisi strategis untuk ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis global. Namun, posisi strategis ini justru membuatnya rentan terhadap “perang persepsi”. Film seperti Pesta Babi disebarkan melalui jaringan aktivisme, kampus, dan komunitas — pola yang efektif untuk membangun resonansi emosional, mendorong aksi kolektif, dan menanamkan kerangka pikir tertentu.Koneksi dengan Pendanaan OSF dan Kurawal FoundationBocoran dokumen yang diungkap The Grayzone menunjukkan bagaimana OSF melalui Kurawal Foundation (penerima dana terbesar OSF di Indonesia) mendanai berbagai proyek “social justice” dan aktivisme sejak 2019. Salah satu proyek yang relevan adalah pendanaan untuk Sophia Nusantara Association dengan judul “Guardian of Ecological Democracy” di Papua. Kelompok ini didukung untuk menggunakan seni, riset, teknologi, kampanye online-offline, serta festival budaya sebagai alat perlawanan.
Kurawal Foundation juga mendanai produksi dokumenter, fotografi, dan seni eksperimental yang bertujuan memicu aksi warga. Pola ini selaras dengan cara film Pesta Babi didistribusikan melalui jaringan aktivisme. Secara lebih luas, OSF/Kurawal mendukung roadshow dokumenter, kampanye media, dan gerakan pemuda untuk membangun narasi anti-pembangunan atau anti-pemerintah.Konteks Geopolitik yang Lebih BesarIndonesia di bawah pemerintahan yang kuat dan berdaulat dianggap sebagai kekuatan rising di Global South yang tidak sepenuhnya mengikuti agenda neoliberal Barat. Pendekatan kedaulatan, kebijakan luar negeri independen, dan fokus pembangunan di wilayah terluar termasuk Papua menjadi target. Bocoran dokumen tersebut menggambarkan upaya sistematis untuk melemahkan pemerintahan terpilih melalui agitasi, lawfare, dan mobilisasi pemuda serta isu lingkungan.
Papua bukan hanya soal lingkungan atau adat semata. Ia adalah arena perebutan sumber daya strategis di tengah persaingan global pangan dan energi. Isu-isu sah seperti hak masyarakat lokal mudah dimanfaatkan untuk delegitimasi negara.Menuju Pembangunan yang Lebih InklusifPembangunan Papua tetap diperlukan, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya. Libatkan masyarakat adat sejak awal, hormati hak tanah ulayat, kembangkan ekonomi lokal berbasis sagu, perikanan, dan hutan sosial, serta ciptakan elite Papua yang menjadi subjek utama pembangunan — bukan hanya penonton di tanah sendiri.
Bangsa yang matang bukan yang anti-kritik, melainkan yang mampu membedakan kritik konstruktif dari narasi yang sengaja memecah belah. Di tengah bocoran pendanaan asing, masyarakat Indonesia — khususnya generasi muda — perlu membangun ketahanan kognitif yang kuat agar tidak mudah terbawa arus perang propaganda modern.
Papua terlalu penting untuk dijadikan arena permainan pihak asing. Masa depannya harus ditentukan oleh kepentingan nasional dan kesejahteraan orang Papua sendiri.
Realitas Papua jauh lebih rumit. Di satu sisi terdapat keresahan ekologis dan sosial yang nyata, di sisi lain ada kebutuhan mendesak akan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, angka kematian bayi yang masih tinggi, serta kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia antarwilayah.
Papua Selatan, khususnya Merauke, memiliki posisi strategis untuk ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis global. Namun, posisi strategis ini justru membuatnya rentan terhadap “perang persepsi”. Film seperti Pesta Babi disebarkan melalui jaringan aktivisme, kampus, dan komunitas — pola yang efektif untuk membangun resonansi emosional, mendorong aksi kolektif, dan menanamkan kerangka pikir tertentu.Koneksi dengan Pendanaan OSF dan Kurawal FoundationBocoran dokumen yang diungkap The Grayzone menunjukkan bagaimana OSF melalui Kurawal Foundation (penerima dana terbesar OSF di Indonesia) mendanai berbagai proyek “social justice” dan aktivisme sejak 2019. Salah satu proyek yang relevan adalah pendanaan untuk Sophia Nusantara Association dengan judul “Guardian of Ecological Democracy” di Papua. Kelompok ini didukung untuk menggunakan seni, riset, teknologi, kampanye online-offline, serta festival budaya sebagai alat perlawanan.
Kurawal Foundation juga mendanai produksi dokumenter, fotografi, dan seni eksperimental yang bertujuan memicu aksi warga. Pola ini selaras dengan cara film Pesta Babi didistribusikan melalui jaringan aktivisme. Secara lebih luas, OSF/Kurawal mendukung roadshow dokumenter, kampanye media, dan gerakan pemuda untuk membangun narasi anti-pembangunan atau anti-pemerintah.Konteks Geopolitik yang Lebih BesarIndonesia di bawah pemerintahan yang kuat dan berdaulat dianggap sebagai kekuatan rising di Global South yang tidak sepenuhnya mengikuti agenda neoliberal Barat. Pendekatan kedaulatan, kebijakan luar negeri independen, dan fokus pembangunan di wilayah terluar termasuk Papua menjadi target. Bocoran dokumen tersebut menggambarkan upaya sistematis untuk melemahkan pemerintahan terpilih melalui agitasi, lawfare, dan mobilisasi pemuda serta isu lingkungan.
Papua bukan hanya soal lingkungan atau adat semata. Ia adalah arena perebutan sumber daya strategis di tengah persaingan global pangan dan energi. Isu-isu sah seperti hak masyarakat lokal mudah dimanfaatkan untuk delegitimasi negara.Menuju Pembangunan yang Lebih InklusifPembangunan Papua tetap diperlukan, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya. Libatkan masyarakat adat sejak awal, hormati hak tanah ulayat, kembangkan ekonomi lokal berbasis sagu, perikanan, dan hutan sosial, serta ciptakan elite Papua yang menjadi subjek utama pembangunan — bukan hanya penonton di tanah sendiri.
Bangsa yang matang bukan yang anti-kritik, melainkan yang mampu membedakan kritik konstruktif dari narasi yang sengaja memecah belah. Di tengah bocoran pendanaan asing, masyarakat Indonesia — khususnya generasi muda — perlu membangun ketahanan kognitif yang kuat agar tidak mudah terbawa arus perang propaganda modern.
Papua terlalu penting untuk dijadikan arena permainan pihak asing. Masa depannya harus ditentukan oleh kepentingan nasional dan kesejahteraan orang Papua sendiri.
0 Komentar