Prabowo: Korupsi dan Penyelundupan Jadi Akar Kemiskinan, Minta Aparat Terus Perkuat Penegakan Hukum

 

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi ilegal menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, praktik-praktik yang merugikan negara seperti korupsi dan penyelundupan secara langsung menghambat pemerataan kesejahteraan serta mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat pada Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ke depan masih cukup besar sehingga seluruh aparat negara, khususnya Polri, diminta tidak cepat berpuas diri atas berbagai capaian yang telah diraih.

"Tantangan kita masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal," tegas Presiden.

Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga setiap rupiah kekayaan nasional agar benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Karena itu, berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara harus terus diberantas secara konsisten.

Presiden juga menyoroti bahwa ancaman terhadap bangsa kini semakin beragam dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Selain korupsi dan penyelundupan, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap peredaran narkotika, perjudian daring, perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, hingga kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dinilai memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

Meski demikian, Prabowo memberikan apresiasi kepada Polri bersama kementerian dan lembaga terkait atas berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai upaya pengungkapan ribuan kasus narkotika, pemberantasan judi online, serta keberhasilan menjaga Indonesia tetap bebas dari aksi terorisme merupakan capaian yang patut diapresiasi.

Namun, menurut Presiden, keberhasilan tersebut justru harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas nasional yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menjelaskan bahwa keamanan bukan hanya berarti rendahnya angka kriminalitas. Lebih dari itu, keamanan harus mampu memberikan rasa tenang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial. Petani harus dapat bercocok tanam tanpa rasa khawatir, nelayan dapat melaut dengan aman, pelaku usaha memiliki kepastian untuk berinvestasi, sementara masyarakat dapat bekerja, belajar, dan beribadah dalam suasana yang kondusif.

Menurutnya, situasi yang aman akan menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat aktivitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, upaya menjaga keamanan dan memberantas berbagai bentuk kejahatan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memang terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, memperkuat digitalisasi pelayanan publik, hingga meningkatkan koordinasi antarpenegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi maupun aktivitas ekonomi ilegal.

Pemerintah juga menilai bahwa pemberantasan penyelundupan memiliki dampak besar terhadap penerimaan negara dan perlindungan industri dalam negeri. Barang-barang ilegal yang masuk tanpa melalui prosedur resmi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri nasional.

Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemerintah berharap ruang gerak berbagai praktik ilegal dapat semakin dipersempit sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Di akhir amanatnya, Presiden kembali mengingatkan seluruh aparat untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan masih memerlukan kerja sama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, maupun masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat, pemerintah optimistis upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, memperkuat penegakan hukum, dan menutup celah praktik ekonomi ilegal dapat menjadi fondasi penting dalam menekan angka kemiskinan sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.