DPW Gema Al-Khairiyyah Banten Nyatakan Dukungan terhadap Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
BERITA24IND.COM | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gema Al-Khairiyyah Provinsi Banten menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan berbagai praktik mafia yang dinilai merugikan negara maupun masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dinilai harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketua DPW Gema Al-Khairiyyah Banten, Mulyadi, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah selama proses penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Dalam pernyataannya, Mulyadi mengatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan berbagai praktik mafia yang selama ini dinilai menghambat pembangunan nasional.
"Kami mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan berbagai praktik mafia yang merugikan negara serta masyarakat," ujarnya.
Ia menilai korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta menghambat pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, menurutnya, upaya pemberantasan korupsi memerlukan dukungan seluruh komponen bangsa.
DPW Gema Al-Khairiyyah Banten juga mengajak masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum secara objektif dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Organisasi tersebut berharap pemberantasan korupsi dilaksanakan secara konsisten, tanpa pandang bulu, serta tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan supremasi hukum.
Dukungan tersebut sejalan dengan berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan. Presiden berulang kali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintahannya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penyimpangan.
Dalam pidatonya pada Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan kompromi terhadap praktik korupsi.
"Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, semua. Semua tingkatan," tegas Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Presiden juga meminta seluruh penyelenggara negara untuk membenahi diri dan menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak terhadap pelanggaran tanpa membedakan latar belakang pelaku.
Pernyataan dukungan dari DPW Gema Al-Khairiyyah Banten menambah daftar organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menindak praktik korupsi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

0 Komentar