APBN 2027: Puan Tegaskan Fokus Pada Program Prioritas, termasuk Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi Berkeadilan.

BERITA24IND. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-1 DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 yang dirangkaikan dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jum’at (14/8/2026).

Berdasarkan pidatonya puan menegaskan bahwa pelaksanaan APBN 2027 harus diarahkan pada pencapaian berbagai program prioritas nasional yang terintegrasi. “ Program prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, Pendidikan, Kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional,” ucap Puan. Keseluruhan agenda tersebut dipandang sebagai satu kesatuan strategis pembangunan yang bertujuan memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2027, yaitu “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera lebih cepat”, merefleksikan komitmen negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur melalui tingkat indikator makroekonomi, tetapi juga pada kemampuannya menghadirkan keadilan sosial dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi.

Dalam pandangan DPR, pembangunan nasional harus memastikan bahwa setiap program kerja harus memastikan hak setiap warga negara memperoleh keadilan dan kesetaraan tanpa alasan letak geografis maupun tingkat kemajuan wilayah. Oleh karena itu masyarakat yang berada di daerah terpencil, tertinggal dan kawasan perbatasan harus tetap memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan publik. "Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara; karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," Ujar Puan.

DPR juga menekankan empat prinsip utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBN 2027. Pertama, optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara adil dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Kedua, belanja negara perlu diarahkan pada program yang lebih efektif dan efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang terukur. Ketiga, pengelolaan defisit anggaran dan utang negara harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas fiskal nasional. Keempat, kebijakan transfer ke daerah harus mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. "APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," Tutup Puan.