Mendagri: Pemulihan Pascagempa NTT Harus Berbasis Data dan Tingkat Kerusakan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah memprioritaskan pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pendataan kerusakan secara terukur. Pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah warga terdampak.

Tito menyampaikan hal itu setelah meninjau wilayah terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, pada Senin (17/8/2026). Ia berada di NTT setelah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto agar sejumlah menteri dan pimpinan lembaga turun langsung menangani dampak gempa di Flores.

Pemerintah pusat menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai salah satu prioritas dalam penanganan pascagempa. Langkah tersebut mencakup evakuasi, penyelamatan dan penanganan korban, pemulihan layanan dasar, serta pemulihan akses mobilitas masyarakat.

Tito mengatakan kondisi setiap bangunan akan didata berdasarkan tingkat kerusakannya. Klasifikasi tersebut mencakup kerusakan ringan, sedang, dan berat yang selanjutnya menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan.

“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” kata Tito, sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Pendataan akan melibatkan pemerintah daerah dan kemudian diverifikasi serta divalidasi dengan dukungan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah menilai pendekatan berbasis data diperlukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah terdampak.

Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah mempertimbangkan pembangunan kembali di tempat atau in situ/on-site. Tito menyebut kondisi di lokasi yang ditinjaunya tidak menunjukkan seluruh rumah mengalami kerusakan total, sehingga sebagian bangunan berpotensi dipulihkan di lokasi semula.

Pemulihan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian pemerintah. Tito menyampaikan informasi dari Direktur Utama PLN bahwa pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.

“Dari Dirut PLN 88 persen sudah on,” ujar Tito.

Menurut keterangan tersebut, tidak terdapat pembangkit listrik yang rusak. Gangguan terutama berkaitan dengan sejumlah gardu dan jaringan yang terdampak gempa, yang kemudian dilakukan perbaikan. Data PLN yang dikutip Media Indonesia juga menyebut sekitar 566.000 pelanggan terdampak, dengan 88 persen telah kembali mendapatkan pasokan listrik dan 12 persen masih mengalami pemadaman pada 16 Agustus 2026.

Pemulihan listrik menjadi penting karena turut mendukung berfungsinya layanan komunikasi dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Penanganan pemulihan dilakukan ketika aktivitas gempa susulan masih berlangsung. BMKG mencatat 1.598 gempa susulan hingga Senin (17/8/2026) pukul 07.00 WIB setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026).

Dari jumlah tersebut, gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2 dan terkecil 1,3. Sebanyak 54 gempa susulan dilaporkan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan akan berangsur menurun dalam dua hingga tiga pekan, sehingga kondisi kegempaan tetap menjadi pertimbangan dalam proses perbaikan maupun pembangunan kembali bangunan.

BMKG mencatat gempa utama pada 15 Agustus 2026 berkekuatan magnitudo 7,7 dengan episenter sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami.

Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan di sejumlah wilayah NTT. Berdasarkan pembaruan BNPB yang diberitakan ANTARA pada Senin sore, sebanyak 68 korban meninggal dunia telah teridentifikasi.

Di sisi lain, pemerintah terus menyalurkan bantuan dan memperkuat penanganan darurat. BNPB juga mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan melalui jalur udara untuk mendukung masyarakat yang terdampak.

Tito juga meninjau langsung kondisi masyarakat di Manggarai Timur dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait. Dalam penanganan di lapangan, kebutuhan listrik, makanan dan layanan kesehatan menjadi sejumlah hal yang diprioritaskan pemerintah.

Pemerintah saat ini mengarahkan penanganan pascagempa NTT pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan layanan publik dan infrastruktur, serta pendataan kerusakan secara terverifikasi. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali bagi masyarakat terdampak.

Sementara itu, BMKG masih memantau aktivitas gempa susulan. Proses pemulihan bangunan akan mempertimbangkan kondisi struktur dan perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah terdampak.