BKKBN Banten Benahi Distribusi Kontrasepsi, Pastikan Layanan KB Tetap Berjalan

BERITA24IND | SERANG – Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membenahi tata kelola dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) guna mencegah kekosongan stok serta memastikan keberlanjutan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Upaya tersebut dilakukan melalui Diskusi Partisipatif Tingkat Provinsi yang berlangsung pada 27–28 Oktober 2026 di Hotel Aston Serang.

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Indah Susanti, S.E., M.Sc., menekankan pentingnya pengelolaan alokon yang tepat sasaran. Menurutnya, ketersediaan kontrasepsi harus didukung distribusi yang merata, pencatatan yang akurat, serta pengawasan mutu agar pelayanan KB dapat berjalan optimal.

"Ketersediaan alokon merupakan salah satu prasyarat penting bagi terselenggaranya pelayanan KB yang berkualitas. Namun, ketersediaan saja tidak cukup. Alokon harus tersedia dalam jenis, jumlah, waktu, lokasi, dan kondisi mutu yang tepat," ujar Indah.

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, angka penggunaan kontrasepsi modern atau modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di Banten mencapai 66,2 persen. Sementara itu, kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) tercatat sebesar 9,5 persen. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus memperluas akses kontrasepsi bagi masyarakat.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah potensi kekosongan stok kontrasepsi di sejumlah fasilitas kesehatan, sementara wilayah lainnya mengalami kelebihan persediaan. Ketidakseimbangan tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan kebutuhan, pemantauan stok, dan distribusi alokon yang lebih akurat serta berbasis data.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN Banten mendorong optimalisasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA) serta pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Kedua sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan persediaan, pencatatan pelayanan KB, serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan distribusi kontrasepsi.

"Jadikan SIRIKA sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar sarana pelaporan," tegas Indah. Ia menekankan bahwa pencatatan yang akurat harus diikuti dengan pengecekan stok fisik serta deteksi dini terhadap risiko kekurangan, kelebihan, maupun kedaluwarsa alokon agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS, menyoroti pentingnya pengawasan ketersediaan kontrasepsi di fasilitas kesehatan. Pemantauan tersebut bertujuan mencegah kekosongan maupun penumpukan stok, memastikan alokon aman dan layak digunakan, serta menjaga kesesuaian antara persediaan fisik dan data dalam sistem pelaporan.

Ati juga menekankan perlunya pemantauan secara berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan, tingkat kabupaten/kota, hingga provinsi. Menurut materi yang dipaparkan, koordinasi dan evaluasi berkala diperlukan agar potensi gangguan ketersediaan kontrasepsi dapat teridentifikasi lebih awal dan segera ditindaklanjuti.

Dukungan terhadap upaya tersebut turut datang dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Banten yang menyoroti peran Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dalam memperluas akses pelayanan KB. Dengan 1.777 TPMB dan 11.044 anggota bidan di Banten, jejaring profesi ini memiliki peran strategis dalam pelayanan, konseling, serta pencatatan dan pelaporan KB. Sementara itu, Balai Besar POM di Serang turut memberikan penguatan terkait pengawasan mutu dan keamanan produk kontrasepsi sesuai kewenangannya.

Melalui kegiatan yang melibatkan pengelola program KB dari delapan kabupaten/kota tersebut, BKKBN Banten mendorong koordinasi lintas sektor, identifikasi kendala distribusi, serta penyusunan langkah perbaikan yang konkret dan terukur. Kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan alokon yang lebih efektif dan akuntabel sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.